PEMBANGUNAN
POLITIK
Muhammad Fadli
Al Fudhail
1. PENDEKATAN FUNGSIONAL
Model pembangunan politik multidimensional
bertolak dari konsepsi Almond (1960) mengenai sistem-sistem politik yang
terdiri dari struktur dan fungsi. Pada aspek fungsi terdapat fungsi input dari
setiap sistem poitik yang berupa rekrutmen dan sosialisasi politik, artikulasi
kepentingan, agregrasi kepentingan, serta komunikasi politik. Selain itu juga
ada fungsi output yang memiliki pembuatan peraturan (kebijakan), penerapan dan
pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Adapun pembangunan
politik itu dapat dirinci berdasarkan tinhkat spesifikasinya yang terwujud
sebagai struktur-struktur yang pada prakteknya akan melaksanakan berbagai macam
fungsi tadi. Struktur itu sendiri bervariasi dan menjadi ciri bagi
masing-masing sistem politik.
Almond dan Powell mengidentifikasikan empat
jenis tantangan atau tugas yang dihadapi oleh stiap sistem politik yaitu, tugas
pembangunan negara (state building), pembangunan bangsa (nation building),
penggalakan partisipasi, serta pelaksanaan fungsi distribusi. Ada lima faktor
yang dianggap paling penting dalam analisis pembangunan politik. Pertama, ada
masalah-masalah yang mendasar yang harus dituntaskan oleh setiap sistem politik
misalnya, tuntutan partisipasi, unifikasi nasional atau tekanan-tekanan yang
dialami sistem. Kedua, setiap sistem politik memiliki sumber-sumber (resources)
yang bisa dimanfaatkannya untuk mengatasi berbagai masalah. Ketiga, pembangunan
politik itu dipengaruhi oleh aspek lain dalam sisem sosial, sistem ekonomi,
atau lingkungan internasional. Faktor keempat adalah karakteristik menangani
tuntutan dan memobilisir hubungan. Yang kelima adalah berbagai variabel pilihan
yang ditentukan oleh respon elit politik dalam menghadapi berbagai macam
tantangan.
Almond dan powell mengajukan teori mengenai pembangunan
politik yang kemudian menjadi sasaran kritik dari berbagai pengamat. Mereka
mengajukan gagasan ini mengenai gagasan politik yang mengacu pada tiga aspek.
Rumusan dasar teori yang mereka kemukakan menyatakan bahwa semakin modern atau
maju suatu kepolitikaan (polity), ia akan semakin ditandai oleh diferensiasi,
otonomi, dan skularisasi..
Gagasan bahwa pembangunan politik itu
berkaitan erat dengan kapasitas sistem dan diferensiasi menggunakan
konsep-konsep kapasitas sistem dan diferensiasi struktural dalam mencoba
mendifinisikan konsep pembangunan politik tanpa melibatkan fungsionalisme.
2. PENDEKATAN PROSES SOSIAL
Pembangunan politik juga dapat dianggap
sebagai refleksi proses pembangunan sosial yang lebih luas. Teori modernisasi
menyatakan bahwa pembangunan politik merupakan kelanjutan dari proses
pembangunan yang lebih umum – industrialisasi, urbanisasi, dan pemberantasan
buta huruf- yang kesemuanya menggerakkan suatu asyarakat dari kondisi
tradisional ke kondisi modern. Teori modernisasi itu sendiri memiliki banyak
fersi (Binder, 1986). Proses modernisasi adalah pergerakkan dari masyarakat
tradisional yang melibatkan dari tiga fase pokok, yaitu urbanisasi,
pemberantasan buta huruf dan pasrtisipasi media massa. Sumbangan utama larner
bagi tema modernisasi adalah penekannya pada mekanisme komunikasi yang dapat
menuntaskan proses transisi. Pembangunan politik mengacu pada partisipasi
massa, termasuk penggunaan sistem media modern yang menggantikan sistem lama,
yakni yang hanya mengandalkan informasi dari mulut-kemulut. Lerner
mengidentifikasikan empat dimensi modernisasi yang satu sama lain memiliki
korelasi dalam kadar yang berbeda-beda, keempat dimensi itu adalah urbanisasi,
pemberantasan buta huruf, partisipasi media massa, dan partisipasi politik.
Mobilisasi sosial adalah konsep yang merangkum
berbagai macam proses perubahan yang lebih spesifik seperti perubahan kependudukan,
pekerjaan, lingkungan sosial, hubungan tatap muka, perubahan intitusional,
perubahan peranan dan cara-cara bertindak, perubahan pengalaman harapan. Dan
kebutuhan, termasuk kebutuhan akan pola-pola baru akan afiliasi kelompok dan
citra identitas pribadi. Masing-masing dan secara bersama-sama dan perubahan
–perubahan tersebut cenderung mempengaruhi bahkan terkadang merombak prilaku
politik. (deuthsh,1961).
Bila fungsionalisme berfokus pada
perubahan-perubahan statis antara dua jenis masyarakat atau dua jenis
kepolitikan pendekatan modernisasi lebih menekankan dinamika proses perubahan
dari suatu jenis masyarakat kejenis yang lain. Meskipun demikian, implikasi
yang sesungguhnya dari perubahan sosial terhadap perubahan politik masih belum dapat dipastikan.
Deutcsh sendiri hanya mengemukakan beberapa kemungkinan konsekuensi yang
ditimbulkan oleh perubahan sosial secara luas terhadap perubahan politik, namun
ia tidak menjelaskan lebih luas.
3. PENDEKATAN KRISIS
Pembangunan politik tidak bisa ditafsirkan
sebagai deterministik (menentukan) dalam menuju suatu hasil yang ditentukan,
melainkan harus dipandang sebagai tahapan yang diperlukan agar tahap-tahap
berikutnya dalam menuju hasil bisa lebih baik. Perubahan sosial mendasar
merupakan momentum ketidaktentuan dan reurentasi; mungkin pembangunan politik
merupakan tanggapan dari suatu sistem dalam menghadapi fenomena krisis. Teori
penting mengenai pembangunan politik tersebit kemudia dikembangkan oleh leonard
brinder yang merangkum berbagai hasil penelitian mengenai pembangunan politik
yang dilaksanakan oleh dewan riset ilmu sosial amerika.
Dengan demikian pembangunan politik maupun
institusi onalisasi tidak terjamin kemunculannya, meskipun keduanya turut
mempengaruhi keberhasilan sistem dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan
serta krisis ( atau kemampuan elite politik dalam mengatasi tantangan atau
tugas mempertahankan entitas yang ada). Dalam sebuah artikel yang diterbitkan
pada tahun 1968, binder mengemukakan bahwa konsep pembangunan politik cenderung
mengalami perubahan sesuai dengan pergeseran presepsi atas respons
institusional apa yang diperlukan untuk menghadapi suatu krisis. Selanjutnya ia
membagi bagi teori-teori pembangunan politik sebagai berikut :
a. Teori liberal pembangunan yang menonjolkan demokrasi dan pemerataan sebagai
utama respon utama sistem dalam menghadapi krisis atau perubahan.
b. Teori negara ( state teory) yang menonjolkan, pentingnya peningkatan
kontrol, perencanaan dan iptek.
c. Teori revolusioner yang menekankan
perlunya mobilisasi massa dan transformasi sosialis.
d. Teori ketergantungan (dependency teory0 yang menonjolkan pengaruh lebarnya
ketergantungan pusat preferi ( ketergantungan negara-negara berkembang dan
keterbelakangan terhadap negara-negara maju.
Ada dua implikasi pokok yang bersumber dari perubahan sosio-ekonomi
(misalnya modernisasi yang melanda suatu masyarakat) terhadap stabilitas suatu
sistem politik atau kepolitikan. Salah satu pendapat yang populer mengatakan
stabilitas karena melalui pembangunan politik setiap sistem politik memacu
untuk melakukan berbagai macam penyesuaian. Jadi ada upaya untuk mengukur
pembangunan politik berdasarkan indikator-indikator stabilitas politik
(sigelmen, 1971:37) indikator-indikator itu meliputi stabilitas pemerintahan,
partisipasi politik pihak militer, artikulasi kepentingan oleh
kelompok-kelompok kepentingan anomi, kepemimpinan politik, artikulasi
kepentingan oleh asosiasional, serta karakter birokrasi.
Adapula teori yang mengaitkan pembangunan
politik dengan instabilitsa. Indikator-indikatornya antara lain adalah kudeta,
perombakan konstitusi, perombakan kabinet, dan pergeseran pemegang
jabatan-jabatan eksekutif terpenting (banks,1972). Memang konsep pembangunan
politik itu bisa dikembangkan seluas-luasnya. Pemikiran berikutnya yang tak
kalah menariknya adalah mencoba menghubungkan pembangunan politik dengan
kondisi keterbelakangan (underdevelopment).
4. PENDEKATAN RADIKAL
Andre gunder frank (1967) memperkenalkan
sebuah paradigma yang cukup bermutu untuk menafsirkan segenap proses perubahan
ekonomi, politik dan sosial. Pemikiran frank ini turut diilhami oleh pemikiran
markis sebelumnya yang antara lain dikemukakan oleh paul barandan sweeney. Ciri
khas utama dari karya frank adalah pemilahannya antara dunia maju dan dunia
berkembang, serta antara pusat dan pinggiran (center and priphery). Transisi
dari tradisionalisme menuju modernisme merupakan tahap berkembang dari tahap
keterbelakangan ( jadi pemikiran ini bertolak belakang dengan teori teori
modernisasi yang menyatakan hal sebaliknya). Proses menuju keterbelakangan
politik dilandaskan pada logika interaksi antara pusat (negara-negara kapitalis
maju) dan pinggiran ( negara-negara dunia ketiga) yang mengakibatkan kerugian
atau kemerosotan pihak pinggiran.
Menurut teori analisis
sistem dunis (theory of world system analysis) yang diajukan oleh immanuel
Wallerstein (1974, 1979), segenap proses perubahan dipenjuru dunia saling
berkaitan , bahkan bisa dipandang sebagai suatu zero-sum game (permainan hasil
nol; artinya kerugian atau kemerosotan suatu pihak merupakan keuntungan atau
kemajuan bagi pihak lain, dan demikian pula sebaliknya). Wujud pokok perubahan
yang terjadi adalah peningkatan ketimpangan kesejahteraan antara dunia maju dan
dunia berkembang, serta ketimpangan sosial didalam setiap negara pinggiran.
Wallerstein memandang pembangunan sebagai suatu hal yang didekte oleh pola
produksi komoditi mengejar laba dalam perekonomian dunia yang ditandai oleh
berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja yang bertumpu pada hubungan kekuasaan
asimetris antara puasat yang kuada dan pinggiran yang lemah. Jadi menurut
pemikiran itu, pembangunan yang berlangsung disunia ketiga hanya mengakibatkan
ketimpangan sosial, inflasi, dan pengangguran. Mungkin ada baiknya jika kita
mempelajari klasidikasi konsep dan mengorek keterkaitannya satu sama lain agar
kita dapat mengukur tingkatan masing-masing. Kita memiliki begitu banyak
variabel berkaitan dengan lima aspek pembangunan berikut ini :
(a) Pembangunan demokrasi:
Skor atau
angka demokrasi
Hak-hak asasi
manusia
Peranan
politik pihak militer
Pluralisme
atau fraksionalisasi sistem kepartaian
Fungsi-fungsi
sistem kepartaian
(b) Kapasitas:
·
Konsumsi
pemerintah
·
Belanja
pemerintah pusat atau secara umum
·
Belanja
militer dan personalia militer
·
Keterlibatan
dalam perang sesuai perang duina kedua
(c) Institusionalisasi:
Ø Sklerosa instisusional
Ø Usia keberadaan kepemimpinan modern (berapa tahun)
Ø Pengaruh kepemimpinan modern (sudah berapa tahun)
Ø Status negara
(d) Stabilitas
o Kemelut politik
o Tindakan kekerasan
o Gelombang demonstrasi
(e) Orientasi radikal
ü Kekuatan kaum kiri
ü Dominasi kaum kiri dipemerintahan
Dari pendekatan
teori-teori pembangunan ekonomi tersebut, bila dianalisis satu sama lain saling
melengkapi dan saling mendukung serta tidak berdiri sendiri. Dalam
pelaksanaannya dapat dipilih salah satu pendekatan atau digabungkan dengan
pendekatan yang satu dengan yang lain disesuaikan dengan kondisi pembangunan
itu sendiri.
0 komentar:
Posting Komentar