KECENDERUNGAN KOMUNIKASI PEMBANGUNGAN
DI MASA DEPAN
Muhammad Fadli Al Fudhail
Model- model
komunikasi Pembangunan
Bessette (2000) mengemukakan adanya dua
kecenderungan besar dalam komunikasi pembangunan, yaitu:
1.
Pendekatan
skala- besar dengan menggunakan media- massa
2.
Pendekatan
Komunikasi Masyarakat(community communication) untuk mendukung kelompok akar-
rumput (grassroots) yang menggunakan media kecil ( videos, poster, slide yang
di-paparkan, dll.).
Dalam Model Pembangunan yang pertama yang secara
ekslusif dilandasi oleh variabel ekonomi, Komisi McBride (1980) mencatat
sebagai berikut :
Model sebelumnya yang dipakai dalam komunikasi,
khusus untuk mendesemisikan informasikepada masyarakat tentang manfaat
pembangunan. Model ini dilandasi oleh hipotesis bahwa kesejahteraan akan secara
otomatis tersaring ke semua aras masyarakat, termasuk komunikasi yang berasal
dari atas (top down) karena itu, pengaruhnya sangat jauh dari yang diharapkan
sebelumnya.
Model komunikasi pembangunan yang pertama, yang
dicirikan sebagai proses diseminasi dan difusi pengetahuan dan teknologi, model
ini mengacu kepada teori moderenisasi.
Model ini memperoleh kritik dar beberapa
phak,utamanya menyangkut kesengjangan antara pemlik lahan (yang terbuka
terhadap teknologi baru) dengan penerima Manfaat miskin (yang buta huruf). Model
ini juga gagal dalam menjelaskan dampak perbaikan ekonomi maupun struktur
politik serta kapasitas sdopsi inovasi.
Model kedua , dicirikan sebagai proses komunikasi
yang mengartikan pembangunan sebagai proses global, dimana masyarakat sendiri
yang bertanggung jawab; pembnagunan bukanlah sesuatu yang berasal dari luar,
tetapi merupakan proses perubahan sosial yang dilakukan oleh masyarakat
sendiri(rogers, 1976).
Paradigma ketiga adalah yang disebut sebagai
paradigma “ pembangun lain, “ yang tidak hanya terfokus pada pembangunan material, tetapi tetapi juga
menyangkut nila- nilai dan budaya. Di sini, Komunikasi Pembangunan dilakukan
dengan menggunakan media- kecil di dalam jejaring yang memanfaatkan pendekatan
komunikasi masyarakat lapis bawah.
Tekait dengan media-masyarakat yang dikembangkan
terdapat unsur – unsur yang mencakup (Berrigan 1981). :
1. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan melalui
kontak- langsung dengan kelompok;
2. Konkretisasi dan uji masalah oleh
masyarakat setempat pada kondisi lokal
3. Seleksi masalah – masalah prioritas oleh
kelompok;
4. Perumusan metode untuk mencari solusi;
5. Identifikasi dan pengumpulan informasi
yang diperlukan;
6. Pelaksanaan aksi oleh kelompok yang
merencanakannya;
7. Perluasan kegiatan kepada kelompok lain;
8. Menetapkan perwakilan sistem komunikasi
untuk mengenalkan kegiatan mereka.
Menuju
Pembangunan yang Lain
Todaro
(1977) menyatakan bahwa:
“Pembangunan
harus dipandang sebagai proses multi-dimensi yang melbatkan perubahan-
perubahan terbesar dalam struktur sosial, sikap- sikap popular, dan kelembagaan
nasional, sama merataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.
Dalam
pengertian ini, esensi pembangunan harus mewakili semua jenjang perubahan-
perubahan, dimana sistem sosial mampu memperoleh kebutuhan- dasar dan
impian/harapan setiap individu dan kelompok didalam sistem sosialnya,
meninggalkan kondisi “ketidak-puasan” menuju situasi dan kondisi material dan
spiritual yang lebih baik.
Terkait
dengan paradigm “Pembangunan lain” diatas, Servaes (1999)
Mengungkapkan
Tujuh Prinsip Yang meliputi:\
1. Pemerintah Kebutuhan Dasar (basic needs)
yang meliputi kebutuhan material dan non material.
2. Endogeny atau kedaulatan individu dan
masyarakatnya
3. Keswadayaan, utamanya yang menyangkut
kekuatan dan sumberdaya masyarakat
4. Ekologi, yaitu mencakup pemanfaatan dan
pelestariannya
5. Keberlanjutan, kaitannya dengan saling –
ketergantungan sumberdaya
6. Demokrasi partisipatif, utamanya “Oleh
Masyarakat” pada semua arah masyarakat
7. Perubahan struktual dan
keberlanjutan, utamanya dalam system
kekuasaan, self- manajemen dan
pengembangan partisipasi masyarakat.
Menuju
model Komunikasi Berorientasi Publik
Komunikasi Yang Berorientasi Publik adalah
komunikasi horizontal partisipatif, dan mengacu kepada kepentingan penerima
manfaatnya. Model ini berlandaskan pada
proses interaktif partispasi, dan komunikasi dua- arahpada semua arah
masyarakat system sosial, lebih memperhatikan proses dan konteks serta
merupakan “pertukaran makna” (exchange of meanings).
Komunikasi Yang Berorientasi Publik lebih bersifat
dialektik, dan partisipasi aktif oleh publik. Meskipun demikian, hal ini mudah
dikatakan dibanding mempraktekannya. Dengan kata lain, seseorang lebih mudah
membuat strategi komunikasi alternatif secara umum, tetapi hanya sebagian kecil
yang mampu merumuskan “bagaimana berkomunikasi (Darvin 1980).
Model
Komunikasi Dengan Partisipasi Sosial Yang Aktif
Contreras (1980) menyatakan bahwa : untuk memahami
potensi memahami komunikasi, harus berangkat dari pengujian yang serius
terhadap konteks sosial dimana komunikasi akan dilakukan.
Terkait dengan hal ini, Somavia (1977) merangkum
komponen esensial yang esensial yang terdiri dari :
(1) Komunikasi merupakan kebutuhan manusia, karena
itu, kepuasan berkomunikasi terkait dengan: kesehatan, nutrisi, perumahan,
pendidikan, dan ketenaga-kerjaan.
(2) Komunikasi adalah aturan yang didelegasikan. Di
dalamnya, terkandung budaya, politik, ekonomi dan kontek kesejarahan yang harus
mampu diterjemahkan oleh partisipan komunikasi.
(3) Komunikasi merupakan mata (facet) dari proses
emansipasi dan liberalisasi. Karena itu, tanggung jawab media dalam proses
perubahan sosial sangat penting.
(4) Tugas komunikasi menyangkut aturan dan
kewajiban, sebab, media dalam kenyataannya harus mampu mengembangkan layanan
public yang harus patuh terhadap tanggung jawab sosial dan hukum yang
mencerminkan consensus sosial dalam masyarakat.
Dalam hubungan ini,
Matta (1979, 1981, 1986) merancang model komunikasi dengan partisipasi
aktif masyarakat, yang dimulai dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
(1) Komunikasi memiliki tugas sosial yang
terkaitdengan struktur sosial yang merinci sifat dan pengaruhnya terhadap
proses komunikasi.
(2) Kebebasan berkomunikasi harus dijamin, baik bagi
setiap individu dan masyarakatnya.
(3) Fungsi produksi dan strukutur administrasi media
harus berbasis pada separangkat kebijakan yang dirumuskan oleh masyarakatnya.
(4) Proses komunikasi lokal, nasional, dan
international harus diletakkan dalam kontek tanggung jawab sosial, kaitannya
dengan peraturan dan kewajiban yang telah dirumuskan dalam kerangka hukum dan
kelembagaan .
(5) Penerima Manfaat, sebagai subyek dalam proses
komunikasi, harus diajak berpartisipasi dan diberi akses lebih besar untuk
menjangkau media.
(6) Pendidikan dalam komunikasi merupakan keperluan
yang mutlak
(7) Melalui pengorganisasian kelompok-kelompok
publik, Penerima Manfaat harus mampu menganalisis secara kritis dan
berpartisipasi dalam proses komunikasi.
(8) Untuk mengakses dan berpartisipasi pada media,
harus dioraganisasikan agar Penerima politik,edukasi.komonikasi,budaya,evaluative
dan beragam bentuk pengambilan keputusan.
(9) komunikasi adalah proses dinamis,yang memerlukan
evaluasi secara tetap ,berkala dan berkelanjutan.
(10) perlu dibentuk Komisi Supervisi,yang memungkinkan
kelompok-kelompok publik dan otoritas komunikasi mengembangkan mekanisme dan
metoda partisipasinya.
Kesenjangan
Pemanfaatan Media
Meskipun media- media bertujuan untuk meratakan
informasi, dalam prakteknya telah terjadi kesnjangan, tidak saja antara
masyarakat perkotaan dan perdesaan.
Tentang hal ini, hasil kajian Shore (1978)
menunjukkan sekitar 20
mayarakat kelas bawah di perdesaan tidak mampu
menjangkau media masa. Meskipun TV dipandang sebagai media kelompok elit di
perdesaan media radiopun ternyata tidak menjamin efektivitas Komunikasi
Pembangunan.
Peran
Fasilitator
Fasilitator (change
agent) yang di handalkan sebagai mativator dan penggerak pembangun ternyata di
luar dugaan juga tidak banyak berperan
dalam menjangkau Penerima Manfaat, utamanya kelas bawah yang jarang terlibat/
dilibatkan dalam proses Komunikasi Pembangunan.(Lenglet, 1978).
Oleh sebab itu, kebradaan Fasilitator tidak cukup hanya sebagai
“pembawa /penyebar” informasi/inovasi, tetapi secara aktif melibatkan diri pada
pengembangan efektivitas kelembagaan layanan masyarakat lain.
Peran
Komunikasi Dalam Pembangunan
Contreras (1979) menyatakan bahwa: dalam komunikasi pembangunan,
hal yang lebih penting harus diperhatikan adalah potensi komunikasi dalam
knteks sosialnya, disbanding pengoperasian komunikasinya.
Tantangan
Komunikasi Pembangunan memasuki abad 21
Memasuki abad 21, dunia
telah banyak mengalami perubahan, terutama globalisasi dalam banyak aspek
kehidupan. Kondisi tersebut telah menghadapkan para pengambil keputusan pada
dilema yang setidaknya menyangkut 2 (dua) isu pokok, yaitu:
1. Informasi dan organisasi pembangunan
yang dibutuhkan masyarakat untuk: memperoleh informasi dan ide- ide baru guna
mengembangkan usahanya, agar dapat menghadapi kompleksitas pola permintaan
konsumen, mengurangi kemisknan, serta terus menjaga kelestarian sumber daya
alam dan lingkungannya.
2. Pembiayaan Komunikasi pembangunan dan
penyebarluasan yang melekat pada mandat yang diembannya, yaitu:
a. Tugas – tugas pokok
b. Ketergantungannya terhadap kebijakan
pemerintah dan fungsi lembaga- lembaga lainnya
c. Masalah- masalah yang diakibatkan dan
berdampak pada kemauan politik serta dukungan finansialnya
d. Keterandalannya sebagai lembaga layanan
informasi dan pengetahuan baru
e. Keberlanjutan fisikal, dan
f. Interaksinya dengan tumbuh dan
berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dari dalam negeri, Mardikanto (1998;2000) mensnyalir
beberapa kelemahan dalam kegiatan komunikasi pembangunan yang menyangkut banyak
hal, yaitu:
1.
Profesionalisme
Komunikasi pembangunan
Rendahnya mutu Komunikasi pembangunan, jika
ditelusuri, sebenarnya disebabkan rendahnya profesionalisme Komunikasi
pembangunan, yang menyangkut:
a. Keahlian Fasilitator, yang oleh
maraknya globalisasi informasi sering
ketinggalan disbanding keahlian para praktisi atau penerima manfaatnya.
b. Kebanggaan Profesi Komunikasi
Pembangunan, karena jabatan fungsional yang disandang para fsiilitator dinilai
lebih rendah atau kalah status dibanding jabatan sturktual yang lebih bergengsi
dan memperoleh (lebih) banyak kemudahan serta kesempatan memperkaya diri.
c. Etika Profesi Komunikasi pembangunan,
yang tidak lagi dihayati sebagai pekerjaan yang penuh pengabdiaan.
2. Unsur-
unsur system komunikasi Pembangunan
Berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi,
tantangan-tantangan mncul dari semua komunikasinya,yaitu:
a)
Fasilitator, yang selama ini adalah tergolong “orang luar” (baik aparat
pemerintah atau aktivis LSM) yang tidak dibayar (diangkat dan diberhentikan)
oleh penerima manfaatnya.
b) Materi Komunikasi
Pembangunan, umumnya masih didominasi oleh materi-teknis, dan belum banyak
memperhatikan kebutuhan penerima manfaatnya, utamanya tentang manajemen,
permintaan pasar, kewirausahaan, dan pentingnya pendidikan politik.
Sumber informasi yang masih didominasi dari
Dinas/Lembaga penelitian, sementara itu, kearifan tradisional belum banyak
digali bahkan cenderung tidak dihargai.
c) Metode
Komunikasi Pembangunan, masih terpusat pada pemanfaatan media-masa dan belum
banyak memanfaatkan multi-media secara proposional.
d) Secara
teoritis, kegiatan Komunikasi Pembangunan hanya mengacu kepada konsep-konsep
pendidikan dan komunikasi, dan belum memanfaatkan konsep-konsep
psikologi-sosial, serta pemasaran-sosial.
e) Pendekatan
dan Strategi Komunikasi Pembangunan
Satu hal yang
layak dicermati adalah, banyak kebijakan pembangunan yang tidak menggunakan
pendeketan kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih mengutamakan pendekatan
kekuasaan.
f)
Efektivitas Komunikasi Pembangunan
Seperti dikemukakan diatas, kegiatan Komunikasi
Pembangunan, secara konseptual masih
sangat konvensional dalam arti terbatas menggunakan konsep-konsep pendidikan
dan atau komunikasi.
Berkaitan dengan tantangan- tantangan yang dihadi
oleh kegiatan Komunikasi pembangunan tersebut, Feder, et al (1999)
mengidentiifikasi adanya 8 (delapan) tantangan generic yang sedang dihadapi
Komunikasi pembangunan, yaitu:
1. Skala dan kompleksitas dari tugas- tugas
Komunikasi Pembangunan.
2. Ketergantungannya terhadap kebijakan
pemerintah dan fungsi lembaga- lembaga lainnya, yang berakibat pada efektivitas
investasi Komunikasi Pembangunan, efektivitas kelembagaan dan kebikan, serta
efesiensi pemanfaatan sumberdaya yang
dapat diakses.
3. Ketidakmampuan untuk menulusurihubungan
penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan Komunikasi pembangunan,
kaitannya dengan: masalah- masalah yang dihadapi, dukungan polotis, alokasi
anggaran, dan akuntabilitas kegiatan pembangunan.
4. Komitmen dan dukngan politis, terutama
pada kondisi seringnya terjadi pergantian (pemegang) kekuasaan.
5. Akuntabilitas, yang menyangkut kinerja
Komunikasi pembangunan, kinerja personil, dan kinerja staf yang berhubungan
dengan Penerima Manfaat (fasilitator, peneliti, dll)
6. Kelayakan sebagai lembaga layanan
pengetahuan dan informasi, yang harus menjangkau semua penerima manfaat, aparat
pemerintah dilapis terbawah, dan dan stakeholder lain yang memerlukannya
7. Keberlanjutan operasionalisasi fisikal
dan sumberdaya yang lain, baik karena ketidakpastian anggaran maupun rendahnya
pengembalian dana yang telah digunakan untuk kegiatan komunikasi pembangunan.
8. Interaksi dengan tumbuh dan
berkembangnya pengetahuan kaitannya dengan mutu pesan – pesan yang disampaikan
melalui kegiatankomunikasi pembangunan, yang tercermin pada keterkaitan antara
Komunikasi Pembangunan dengan penelitian.
Khusus yang menyangkut interaksi atau keterkaitan
antara kegiatan Komunikasi Pembangunan dan penelitian, Barret dan Marsh (2001)
mengemukakan adanya tiga hal pokok yang perlu dicermati,yaitu:
1) Efektivitas adopsi teknologi, karena
kesenjangan tingkat pendidikan antara peneliti,fasilitator, dan masyarakat
penggunanya.
2) Tantangan penelitian, kaitannya dengan
tingginya biaya atau korbanan yang harus ditanggung penggunanya.
3) Pentingnya memerankan “pengusaha yang
berhasil” sebagai actor panutan yang sekaligus dapat dijadikan tenaga sukarela
dalam kegiatan Komunikasi Pembangunan.
Lebih
lanjut, Marsh dan Pannel (1999) mengungkapkan adanya 4(empat) masalah yang akan
dihadapi di awal abad 21 ini, yaitu:
1) Kemampuan penelitian dan aliran
informasi yang dihasilkan.
2) Efisiensi dan keberlanjutan setiap
pembaharuan oraganisasi dan rancangan yang disiapkan.
3) Kesalahan pasar dan informasi tentang
sifat-sifat produk yang dihasilkan.
4) Metode Komunikasi Pembangunan dan
alih-teknologi.
Komunikasi
Pembangunan Di Masa Depan
Di Masa mendatang, kegiatan komunikasi Pembangunan
akan menghadapi tantangan- tantangan , terutama yang diakibatkan oleh
pertumbuhan populasi penduduk ditengah- tengah semakin sempitnya lahan
pertanian sehingga usaha tani harus semakin mengkhususkan diri serta
meningkatkan efisiensinya. Di lain pihak, kegiatan Komunikasi Pembangunan harus
semakin bersifat “partisipatip” yang diawali dengan analisis tentang keadaan
dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Penilaian Desa Partisipatif
(Chambers, 1993).
Karena itu dimasa depan, kekuatan dan perubahan
Komunikasi Pembangunan akan selalu terkait dengan keempat hal yang akan
dikemukakan berikut ini ( Rivera &
Gustafon)
1. Iklim Ekonomi dan Politik
Sejak krisis
Ekonomi dan politik melanda beberapa Negara pada akhir abad 20, banyak negara
yang tidaka lagi mampu membiayai kegiata publik di tengah – tengah demokratisi.
Karena itu Kegiatan Komunikasi pembangunan harus dilaksanakan secara lebih
efisien untuk dapat melayani kelompok penerima Manfaat yang lebih luas.
2. Konteks Sosial di wilayah Pedesaan
Di masa depan ,
masyarakat pedesaan relative berpendidikan, lebih banyak memperoleh informasi
darii media massa serta terbuka dar isolasi geografis, lebih memiliki
aksesbilitas dengan kehidupan bangsanya sendiri dan dunia internasional. Karena
itu, Komunikasi Pembnagunan harus mampu menjawab tantangan pertumbuhan
penduduk, meningkatnya urbanisasi, dan perubahan aturan/kebijakan.
3. Sistem Pengetahuan
Terjadinya perubahan
politik yang berdampak pada debirokratisasi, desentralisasi (pelimpahan
kewenangan ) dan devolusi (penyerahan kewenangan) kepada masyarakat lokal
4. Teknologi informasi
Perkembngan
telekomunikasi dan penggunaan telopon seluler (HP) dan computer Pribadi (PC,
Laptop. Notebook, dll) akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi
pembangunan di masa depan.
0 komentar:
Posting Komentar